OIKN Alokasikan Rp5,3 Triliun untuk Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Indonesia

bila salsabilaAgustus 19, 2026

13 2 minutes read

Pembangunan kawasan legislasi dan yudikatif di Indonesia memasuki fase penting dengan alokasi dana yang signifikan. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengumumkan bahwa mereka akan mengalokasikan dana sebesar Rp5,3 triliun dari total pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Ini menandakan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang esensial bagi fungsi legislatif dan yudikatif di Indonesia.

Alokasi Anggaran untuk Pembangunan

Berdasarkan informasi dari Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, anggaran sebesar Rp5,3 triliun ini ditujukan khusus untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan lembaga legislatif dan yudikatif. “Dari pagu indikatif Rp6,7 triliun tersebut, sebagian besar akan digunakan untuk meneruskan pembangunan yang berkaitan dengan yudikatif dan legislatif. Sisanya akan dialokasikan untuk pengelolaan,” terang Basuki saat acara di Penajam Paser Utara.

Anggaran ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp400 miliar dibandingkan pagu yang tercatat sebelumnya, yang berada di angka Rp6,3 triliun. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Tujuan dan Target Pembangunan

Alokasi dana tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah infrastruktur utama di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2027. Selain itu, anggaran ini juga mencakup biaya pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun. Kebutuhan untuk pengelolaan infrastruktur di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar Rp500 miliar setiap tahunnya.

“Angka tersebut dapat meningkat seiring dengan bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dikelola,” tambah Basuki. Ini menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan IKN.

Pembangunan Kawasan Yudikatif

Pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif diharapkan akan rampung pada tanggal 25 Desember 2027. Kawasan ini mencakup berbagai gedung vital seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta masjid kawasan. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi fungsi yudikatif di Indonesia.

Sonny Alissa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 dari Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, menyatakan bahwa progres pembangunan kawasan yudikatif ditargetkan mencapai 40 persen pada akhir tahun ini. Ini dilakukan melalui percepatan pengerjaan struktur, topping off, serta penyelesaian aspek arsitektural, lanskap, dan interior.

Status Progres Pembangunan

Saat ini, paket pembangunan untuk Mahkamah Agung, yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,4 triliun, telah mencapai progres sekitar 12,5 persen setelah delapan bulan pengerjaan. Sementara itu, paket pembangunan untuk Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan dengan nilai kontrak mencapai Rp1,65 triliun mencatat progres sebesar 12,41 persen.

Pembangunan Kawasan Legislatif

Di sisi lain, pembangunan fisik di kawasan legislatif, yang mencakup Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, juga memiliki target penyelesaian yang sama pada bulan Desember 2027. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa semua infrastruktur legislatif dapat berfungsi dengan baik dan efisien.

Alfrits Steeve Willy Makalew, PPK E.3 dari Satker Pembangunan Infrastruktur OIKN, mengonfirmasi bahwa total nilai kontrak untuk lima paket pekerjaan kawasan legislatif mencapai Rp8,24 triliun. Rinciannya meliputi:

Gedung Sidang Paripurna: Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen
Gedung DPR 1: Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen
Gedung DPR 2: Rp1,96 triliun dengan progres 9,927 persen

Pembangunan yang berkelanjutan dan terencana ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya anggaran yang jelas dan target yang terukur, OIKN berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif berjalan sesuai rencana.