Jakarta – Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam mengenai rencana pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk inflasi, tekanan utang, dan potensi gangguan pada stabilitas fiskal negara. Dengan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan, setiap keputusan kebijakan fiskal dapat diambil dengan lebih bijak.
Pentingnya Kajian Mendalam
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa hingga saat ini Banggar DPR belum menerima pembahasan awal terkait rencana pelebaran tersebut, termasuk kebijakan Quantitative Easing (QE). Setiap langkah dalam kebijakan ekonomi harus didasarkan pada fondasi yang jelas, tujuan yang terukur, dan strategi yang matang untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran, pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak jangka pendek dan jangka menengah terhadap kondisi fiskal negara. “Di Banggar DPR, kami belum mendapatkan informasi awal dari pemerintah, terutama dari Menteri Keuangan, mengenai rencana pelebaran defisit di atas 3 persen PDB atau kebijakan QE,” ungkap Said di Jakarta, akhir pekan lalu.
Ruang Fiskal yang Tersedia
Dia menilai bahwa pemerintah sejatinya masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen dari PDB. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan pencapaian target pendapatan negara dan mengendalikan belanja negara secara lebih efisien.
Peningkatan Pendapatan Negara
Dari sisi penerimaan, Said mengemukakan bahwa perbaikan sistem perpajakan melalui implementasi sistem coretax diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Efisiensi Belanja Negara
Di sisi belanja, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap program-program yang tidak menjadi prioritas. Dengan mengendalikan pengeluaran dan menyeimbangkannya dengan realisasi pendapatan, target defisit di bawah 3 persen PDB diyakini masih dapat terjaga.
Pentingnya Pengelolaan Pembiayaan yang Hati-hati
Said juga menekankan pentingnya pengelolaan pembiayaan negara secara hati-hati, terutama di tengah tekanan terhadap peringkat kredit. Pemerintah perlu meyakinkan investor agar tetap tertarik membeli Surat Berharga Negara (SBN) dan memperluas basis pembeli dengan menerbitkan SBN ritel.
Pelebaran defisit anggaran memang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam jangka pendek. Namun, perlu diingat bahwa langkah ini juga bisa menambah beban fiskal di masa mendatang karena harus dibiayai melalui utang.
Persepsi Investor terhadap Kebijakan Fiskal
Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa jika pemerintah memperlebar defisit di atas 3 persen, hal itu berpotensi mempengaruhi persepsi investor terhadap disiplin fiskal. Dia mengingatkan agar isu ini tidak menurunkan kepercayaan investor terhadap pemerintah Indonesia.
Rekomendasi dalam Menghadapi Krisis
Menyikapi eskalasi geopolitik yang terjadi saat ini, Bhima menyarankan agar pemerintah melakukan realokasi anggaran belanja dari beberapa program untuk menghadapi tekanan harga minyak yang tinggi akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. “Jalan ini lebih baik daripada menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk meredakan tekanan fiskal,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Jangan menaikkan harga BBM! Masyarakat belum siap. Sebaiknya segera lakukan realokasi anggaran,” seperti yang dikutip dari sumber yang berwenang, akhir pekan lalu.
Potensi Defisit di Masa Depan
Jika harga minyak melonjak hingga mencapai 120 dollar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan dapat melebar hingga 3,6 persen dari PDB akibat beban tambahan sekitar 340 triliun rupiah. Jika konflik ini berlanjut lebih dari satu bulan dan pemerintah tidak menambah subsidi energi serta kompensasi kepada PT Pertamina (Persero), maka kenaikan harga BBM menjadi opsi berikutnya yang harus dipertimbangkan.
Strategi untuk Mengatasi Defisit Anggaran
Untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali, pemerintah perlu menerapkan sejumlah strategi yang terarah. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:
- Meningkatkan pengawasan dan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara.
- Memperkuat basis pajak dengan memperbaiki sistem perpajakan.
- Mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor komoditas ekspor.
- Melakukan realokasi anggaran untuk program-program yang lebih mendesak.
- Menjaga komunikasi yang baik dengan investor untuk menjaga kepercayaan pasar.
Setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi negara. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang disiplin, diharapkan defisit anggaran dapat dikelola dengan baik tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
Kesimpulan yang Harus Diperhatikan
Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, penting bagi pemerintah untuk tetap fokus pada pengelolaan defisit anggaran yang sehat. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal harus dipertahankan agar negara dapat berjalan pada jalur yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan kesadaran akan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, Indonesia dapat mencapai tujuan fiskal yang diinginkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi yang lebih luas.
➡️ Baca Juga: Indonesia Memenangkan 3 Penghargaan Bergengsi di ICAO GISS 2026 dengan Prestasi Gemilang
➡️ Baca Juga: Rincian Pajak Mitsubishi Xpander GLS 2026 dan Kenaikan NJKB yang Perlu Diketahui
