KKP Hentikan Sementara Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua Kaltim karena Tak Berizin

bila salsabilaApril 11, 2026

2 3 minutes read

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sebuah resor yang dimiliki oleh warga negara asing di Pulau Maratua, yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pulau Maratua dikenal sebagai salah satu pulau kecil terluar yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), sehingga perlindungannya menjadi sangat penting.

Pelanggaran Perizinan Resor Milik WNA

Penutupan sementara kegiatan pembangunan resor ini dilakukan karena pihak pengelola tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diharuskan oleh KKP. Tindakan ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono pada Jumat, 10 April lalu.

Penegakan Aturan Laut yang Ketat

Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menekankan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut, baik oleh pihak lokal maupun asing, harus mematuhi peraturan yang berlaku. Ini merupakan upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut di Indonesia.

“Potensi sumber daya laut di Pulau Maratua sangat luar biasa dan harus dijaga kelestariannya. Kita perlu memastikan bahwa pemanfaatan ekonomi dan ekologi berjalan seimbang,” ungkap Ipunk dalam rilis resmi di Jakarta pada Sabtu, 11 April.

Komitmen KKP dalam Melindungi Sumber Daya Laut

Ipunk menambahkan bahwa tindakan ini merupakan wujud keseriusan KKP dalam menjaga masa depan sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Dalam konteks ini, pihak KKP berkomitmen untuk melindungi ekosistem laut agar tetap berfungsi dengan baik demi kepentingan generasi mendatang.

Regulasi yang Harus Dipatuhi

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilakukan di lapangan, aktivitas PT. SDR diduga melanggar ketentuan dalam pemanfaatan ruang laut. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengawasan Ruang Laut. Setiap individu atau entitas yang memanfaatkan ruang laut diwajibkan untuk memiliki PKKPRL.

Pemanfaatan ruang laut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan perizinan yang sah.
Melindungi kelestarian ekosistem laut sangat penting.
Resor milik WNA juga harus mematuhi standar yang ditetapkan.
Pengawasan ketat terhadap kegiatan di laut akan terus dilakukan.

Kewajiban Perizinan untuk Kegiatan Wisata Bahari

Dengan status Pulau Maratua yang strategis, setiap kegiatan wisata bahari harus mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan dari KKP. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pemeriksaan dan Sanksi Lanjutan

Setelah langkah penghentian sementara ini, Ditjen PSDKP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui Polsus Kelautan Stasiun PSDKP Tarakan. Proses ini bertujuan untuk menegakkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pelanggar.

Kebijakan KKP untuk Kelestarian Laut

Tindakan tegas Ditjen PSDKP merupakan bagian dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan bahwa ekologi harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola laut Indonesia. KKP berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan laut.

Pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harus sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut, sehingga sumber daya laut dapat terus memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang.

Peran Masyarakat dalam Pelestarian Sumber Daya Laut

Pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sumber daya laut tidak bisa diabaikan. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam pelestarian laut:

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem laut.
Berpartisipasi dalam program-program pelestarian lingkungan.
Mendukung regulasi yang bertujuan untuk melindungi laut dan sumber dayanya.
Mengurangi penggunaan produk yang merusak lingkungan.
Memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya kelestarian laut.

Kesimpulan

Tindakan KKP dalam menghentikan sementara operasional resor milik WNA di Pulau Maratua adalah langkah yang krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan penegakan hukum yang tegas dan kesadaran akan pentingnya perizinan, diharapkan keindahan dan kekayaan laut Indonesia dapat terjaga demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. KKP berkomitmen untuk menjaga laut Indonesia agar tetap sehat dan produktif demi masa depan yang lebih baik.