Polemik mengenai penunjukan Direksi di PT Migas Utama Jabar (MUJ) kembali mencuat, terutama terkait dengan pengangkatan anggota tim sukses Dedi Mulyadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam menempatkan orang-orang di posisi strategis BUMD.
Pengangkatan Direksi dan Kontroversi yang Mengikutinya
Direktur Utama yang baru dilantik di PT MUJ adalah Undang Sudrajat, sementara Agung Wahyudi menjabat sebagai Komisaris. Penunjukan ini memicu diskusi di kalangan publik, terutama terkait latar belakang Undang Sudrajat yang dikenal sebagai bagian dari tim sukses Dedi Mulyadi.
Undang Sudrajat bukanlah sosok yang asing di lingkungan Dedi Mulyadi. Ia sebelumnya terlibat aktif dalam proses pengumpulan dokumen untuk KPU Jabar saat pemilihan kepala daerah yang lalu. Dengan koneksi tersebut, banyak yang mempertanyakan independensi keputusan dalam penunjukan ini.
Agung Wahyudi, di sisi lain, merupakan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Sebelum menjabat di posisi ini, ia juga pernah berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala dinas di Purwakarta, menunjukkan pengalaman yang cukup dalam bidang pemerintahan.
Jejak Tim Sukses di BUMD
Penunjukan Undang Sudrajat bukanlah yang pertama kalinya bagi anggota tim sukses Dedi Mulyadi untuk menduduki posisi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelumnya, Mayjen TNI (Purn) Dwi Jati Utomo juga diangkat sebagai Direktur Utama di PT Migas Hulu Jabar ONWJ, yang merupakan anak perusahaan dari PT Migas Utama Jawa Barat.
Mayjen (Purn) Dwi Jati Utomo dikenal luas sebagai Ketua Tim Sukses pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dalam Pilkada 2024. Hal ini semakin menegaskan bahwa penunjukan orang-orang dari tim sukses ke dalam posisi penting di BUMD bukanlah hal baru.
Inkonstistensi dalam Pernyataan Gubernur
Pemilihan anggota tim sukses ke dalam jabatan strategis di BUMD ini berpotensi menciptakan ketidakcocokan dengan pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi yang sebelumnya menegaskan bahwa ia tidak akan menempatkan tim sukses di BUMD. Dalam pidatonya di DPRD Jawa Barat yang berlangsung pada 21 Februari 2025, ia secara tegas menyatakan, “Saya tidak mau menjadikan BUMD tempat menyimpan Tim Sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya.”
Pernyataan tersebut mendatangkan ekspektasi bahwa pemimpin baru ini akan membawa perubahan yang positif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya, menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat.
Proses Seleksi Jabatan Direksi
Sementara itu, Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan menjelaskan bahwa pengisian jabatan Dirut MUJ dilakukan melalui proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pemilihan dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong dan memilih kandidat terbaik dari pelamar yang ada.
- Proses seleksi dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong.
- Kandidat dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman.
- Keputusan diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemilihan dilakukan untuk menemukan yang terbaik bagi perusahaan.
- Transparansi dalam proses seleksi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik.
dari penjelasan tersebut, tampak bahwa meskipun ada proses seleksi, hubungan dekat Undang Sudrajat dengan Dedi Mulyadi tetap menjadi sorotan. Hal ini menimbulkan keraguan akan independensi dan objektivitas dalam penunjukan tersebut.
Respon Pengamat Ekonomi
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, juga memberikan tanggapannya mengenai pengisian jabatan di lingkungan MUJ. Ia menyatakan rasa kecewa dengan keputusan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai tidak membawa perubahan signifikan. Menurutnya, pola pengangkatan yang sama berpotensi mengulangi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya.
Dengan latar belakang seperti ini, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengangkatan posisi strategis di BUMD, terutama dalam konteks keterlibatan orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan penguasa. Hal ini tidak hanya mempengaruhi citra institusi, tetapi juga berpotensi mengubah cara perusahaan tersebut dijalankan.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Pada akhirnya, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan direksi di BUMD sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan politik, tetapi juga pada kepentingan publik yang lebih luas.
Keberlanjutan perusahaan dan pelayanan publik yang optimal seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, Gubernur Dedi Mulyadi perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengikuti prinsip-prinsip tersebut, bukan sekadar memenuhi janji politik yang telah diucapkan.
Dengan demikian, pengangkatan yang melibatkan anggota tim sukses harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh hubungan personal, tetapi juga oleh kinerja yang terukur dan transparan.
➡️ Baca Juga: Dukungan Terhadap Produk Kuliner Inovatif Karya Anak Muda untuk Meningkatkan Pemasaran
➡️ Baca Juga: Sistem Ganjil-Genap Diterapkan di SPBU Sulsel untuk Atasi Antrean BBM hingga 20 September
