Aktivis Ungkap Keberadaan Penguasa Bayangan di Kota Banjar: Isu Lampu Kuning Integritas Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kota Banjar saat ini berada dalam sorotan yang tajam, terutama terkait dengan dugaan adanya praktik ‘penguasa bayangan’. Isu ini semakin mendesak di tengah tantangan keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran yang signifikan. Banyak kalangan yang mempertanyakan integritas pemerintahan ketika praktik-praktik yang meragukan muncul ke permukaan.

Dugaan Keberadaan Penguasa Bayangan

Dugaan mengenai penguasa bayangan ini muncul setelah terungkapnya informasi tentang seorang Liaison Officer (LO) yang diduga beroperasi di luar struktur resmi birokrasi. Tindakan ini diyakini dapat mengontrol berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kota Banjar. Aktivis menganggap situasi ini menggambarkan kondisi birokrasi yang memprihatinkan, yang berpotensi mengancam independensi aparatur sipil negara (ASN).

Pernyataan Aktivis

Irwan Herwanto, Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini. Ia menekankan bahwa ada kontras mencolok antara kesulitan fiskal daerah dan dugaan pengaturan proyek oleh oknum eksternal.

• Defisit APBD Kota Banjar 2026 mencapai Rp24 miliar.
• Pemkot harus meminjam Rp21 miliar ke Bank BJB untuk membayar THR ASN.
• Dugaan penguasaan proyek oleh LO demi kepentingan politik.
• Kondisi ini dianggap ironis oleh masyarakat.
• Independensi pemerintah dipertaruhkan akibat intervensi eksternal.

“Ini sangat ironis dan menyakitkan bagi masyarakat. Di satu sisi, anggaran daerah mengalami defisit yang signifikan, tetapi di sisi lain, pengaturan proyek diduga dikuasai oleh pihak luar demi kepentingan politik,” jelas Irwan dalam keterangan resminya.

Degradasi Moral dalam Birokrasi

Irwan menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya degradasi moral dalam birokrasi. Ia mengingatkan bahwa jika pihak luar dapat mengendalikan keputusan strategis, maka independensi pemerintahan akan tergerus oleh kepentingan politik tertentu.

Kaitannya dengan Pilkada 2024

Dugaan mengenai penguasa bayangan ini juga tidak terlepas dari konteks Pilkada 2024. Kehadiran LO ini dianggap sebagai konsekuensi dari ‘utang budi’ politik, di mana kebijakan pembangunan berpotensi berpaling dari kepentingan publik menjadi alat untuk mengembalikan modal politik.

• Politik investasi yang berbahaya bagi masyarakat.
• APBD seharusnya digunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk kepentingan pribadi.
• Intervensi politik dapat merusak sistem pemerintahan.
• Para ASN berisiko kehilangan independensi.
• Kepentingan publik terancam oleh tekanan eksternal.

“Logika investasi politik ini sangat berbahaya. APBD yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru dapat disalahgunakan untuk mengembalikan modal pihak tertentu,” tegas Irwan.

Pengaruh terhadap Sistem Kerja Internal

Irwan juga memperingatkan bahwa intervensi semacam ini dapat merusak sistem kerja internal di pemerintah daerah. Para kepala dinas dan ASN dikhawatirkan akan kehilangan independensi mereka akibat adanya tekanan dari luar struktur birokrasi resmi.

Lampu Kuning Integritas Pemerintahan

Menanggapi situasi yang diibaratkannya sebagai ‘lampu kuning’ bagi integritas pemerintahan, Irwan menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah Kota Banjar.

• Pemberian transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek.
• Menetapkan regulasi yang membatasi intervensi dari pihak luar.
• Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan proyek pemerintah.

Ketiga tuntutan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kota Banjar dapat menghindari praktik-praktik yang merusak integritas pemerintah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Menjaga Integritas Pemerintahan

Keberadaan penguasa bayangan di Kota Banjar menjadi peringatan bagi semua pihak. Pemerintah wajib menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Terlebih dengan adanya tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini, upaya untuk memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan. Partisipasi aktif dari warga dalam setiap proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik dapat diminimalisir.

• Mendorong keterlibatan masyarakat dalam program pengawasan.
• Mengadakan forum diskusi terbuka untuk mendengarkan suara rakyat.
• Memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat untuk memahami proses pemerintahan.
• Menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses informasi publik.
• Membangun jaringan komunitas untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.

Ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama, maka integritas pemerintahan dapat terjaga, dan praktik penguasa bayangan dapat dihilangkan. Dengan demikian, Kota Banjar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

➡️ Baca Juga: Penyalahgunaan BBM Subsidi Terbongkar: Pelaku Simpan Puluhan Barcode dan Gunakan Plat Palsu

➡️ Baca Juga: Kelola THR Lebaran Ala Dosen IPB, Bijak Atur Finansial