Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menetapkan target ambisius untuk mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 95,11 persen pada tahun 2030. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan, diharapkan akan tercipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kolaborasi untuk Mencapai Target
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Reza Alexandro Wenas Dotulung, mengungkapkan bahwa pencapaian target inklusi keuangan ini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak. “Kami telah menetapkan target inklusi keuangan di Sulut untuk mencapai 95,11 persen pada tahun 2030. Untuk itu, kolaborasi dan sinergi sangat penting, baik antara pemerintah maupun sektor jasa keuangan,” ujarnya dalam sebuah konferensi di Manado.
Indikator keberhasilan dalam mencapai target ini bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga perbankan, dan penyedia jasa keuangan non-bank. Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dalam akses layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Fokus pada Komunitas Perdesaan dan UMKM
Reza menambahkan bahwa perhatian utama dari program ini akan diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan dan pesisir, serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kelompok pelajar dan perempuan juga menjadi sasaran strategis dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan.
- Masyarakat perdesaan
- Pelaku UMKM potensial
- Kelompok pelajar
- Perempuan
Strategi Akselerasi Inklusi Keuangan
Untuk mencapai inklusi keuangan 95,11 persen, Pemprov Sulut merancang beberapa strategi akselerasi yang efektif. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan program inklusi keuangan sejak dini melalui inisiatif Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar). Program ini dirancang untuk memastikan setiap pelajar di seluruh sekolah dasar, menengah, hingga atas memiliki rekening bank.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keuangan di kalangan pelajar, tetapi juga untuk membiasakan mereka dengan konsep menabung dan bertransaksi secara digital. Edukasi ini penting agar generasi mendatang dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
Digitalisasi Ekosistem Keuangan
Selanjutnya, digitalisasi ekosistem keuangan juga menjadi fokus utama. Pemprov Sulut berencana untuk memperluas program ‘Pasar Siap QRIS’, yang memungkinkan transaksi digital di pasar tradisional. Selain itu, adopsi Fintech Lending resmi diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi pelaku UMKM.
- Pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi
- Program ‘Pasar Siap QRIS’
- Adopsi Fintech Lending resmi
- Pembiayaan untuk pelaku UMKM
Pentingnya Perlindungan Sosial dan Edukasi Non-Bank
Aspek perlindungan sosial juga menjadi bagian integral dari upaya ini. Integrasi program bantuan sosial daerah dengan penggunaan akun perbankan dan BPJS resmi akan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Ini penting untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan layanan keuangan formal.
Selain itu, edukasi non-bank juga menjadi fokus dengan meningkatkan kolaborasi bersama Pegadaian dan optimalisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa. Program literasi instrumen pasar modal juga akan diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi dan pengelolaan aset.
Statistik Terkini Inklusi dan Literasi Keuangan
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis oleh OJK dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, tingkat literasi keuangan di Sulut saat ini mencapai 69,98 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan provinsi ini tercatat sebesar 94,37 persen. Angka-angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, tetapi masih menyisakan tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi.
Robert Sianipar, Kepala OJK Sulutgo, menyatakan optimisme bahwa dengan adanya komitmen dan kerja keras, target inklusi keuangan Pemprov Sulut pada tahun 2030 dapat tercapai. “Dengan angka inklusi keuangan saat ini, kami percaya bahwa langkah yang diambil akan membawa hasil yang positif dalam waktu dekat,” tambahnya.
Kesimpulan
Pencapaian inklusi keuangan 95,11 persen di Sulawesi Utara pada tahun 2030 merupakan tantangan yang sekaligus peluang besar bagi seluruh masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat, diharapkan akses terhadap layanan keuangan dapat diperluas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah strategis yang direncanakan, Sulut berada di jalur yang tepat untuk mencapai target ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.
➡️ Baca Juga: 7 Platform Freelance Terbaik untuk Meningkatkan Penghasilan di Tahun 2025
➡️ Baca Juga: Empat Lokasi Terpengaruh Bencana Hidrometeorologi di Cimahi Menurut BPBD
