Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki tata cara yang diterapkan oleh perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq, mantan Bupati Pekalongan yang kini nonaktif, yakni PT Raja Nusantara Berjaya. Fokus penyelidikan ini adalah pada pengaturan penempatan tenaga outsourcing di berbagai dinas dalam Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Penyelidikan KPK terhadap Penempatan Outsourcing
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya memahami proses penempatan pegawai outsourcing yang diduga melibatkan intervensi dari Bupati. “Kami sedang menyelidiki bagaimana proses pemilihan dan penempatan tenaga kerja alih daya ini dilakukan, yang diduga ada campur tangan dari pihak Bupati,” jelasnya kepada wartawan di Jakarta.
Pemeriksaan Saksi dari PT Raja Nusantara Berjaya
Budi menambahkan bahwa KPK telah memanggil dan memeriksa lima pegawai dari PT Raja Nusantara Berjaya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyangkut Fadia Arafiq. Proses pemeriksaan ini dilakukan pada 21 April 2026 dan merupakan bagian dari upaya untuk menggali lebih dalam mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang ada.
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa yang Diselidiki
Selain menyelidiki penempatan pegawai outsourcing, KPK juga meneliti mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dijalankan oleh Raja Nusantara Berjaya. “Kami ingin memastikan apakah pengadaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan apakah terdapat pengondisian tertentu yang melanggar aturan,” tegas Budi.
Indikasi Intervensi dalam Proses Pengadaan
Budi mengungkapkan bahwa dalam tahap awal penyelidikan, KPK menemukan indikasi adanya intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini menjadi salah satu fokus utama dalam penyelidikan untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses tersebut.
Penangkapan Fadia Arafiq dan Tindak Lanjut KPK
Pada 3 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan berhasil menangkap Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang-orang terdekatnya di Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, KPK juga mengamankan sebelas orang lainnya di Pekalongan, mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik korupsi ini.
Proses Penetapan Tersangka
Sehari setelah penangkapan, tepatnya pada 4 Maret 2026, KPK resmi menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2023-2026.
Konflik Kepentingan dan Implikasi Keuangan
Investigasi KPK menunjukkan bahwa Fadia Arafiq terlibat dalam konflik kepentingan. Ia diduga menggunakan perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, untuk memenangkan sejumlah tender pengadaan di Pemkab Pekalongan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan etika dalam pemerintahan lokal.
Analisis Keuangan Pengadaan
Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa Fadia Arafiq dan keluarganya diduga menerima total sekitar Rp19 miliar dari kontrak pengadaan yang dihasilkan. Rincian dari jumlah tersebut mencakup:
- Rp13,7 miliar dinikmati langsung oleh Fadia Arafiq dan keluarganya.
- Rp2,3 miliar dibagikan kepada Direktur PT RNB, Rul Bayatun, yang juga berperan sebagai asisten rumah tangga.
- Sisa Rp3 miliar merupakan hasil penarikan tunai yang belum didistribusikan.
Persepsi Publik dan Dampaknya
Kasus ini telah menarik perhatian publik secara luas, mengingat pentingnya integritas dalam pemerintahan. Penangkapan dan penetapan tersangka ini menciptakan suasana ketidakpastian di kalangan pegawai negeri dan perusahaan yang beroperasi di bawah naungan pemerintah.
Pentingnya Transparansi dalam Pengadaan
Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan yang melibatkan dana publik. Masyarakat berharap KPK dapat memberantas praktik korupsi dan membawa pelaku ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.
Langkah Selanjutnya untuk KPK
KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini hingga tuntas. Penyidik akan menggali lebih dalam setiap aspek dari pengadaan dan penempatan tenaga kerja outsourcing untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam korupsi akan mendapatkan sanksi yang sesuai.
Peran Masyarakat dalam Pengawasan
Penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan. Melaporkan dugaan korupsi dan mendukung upaya KPK sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kesimpulan
KPK sedang menghadapi tantangan besar dalam kasus yang melibatkan Fadia Arafiq dan perusahaannya. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan tepat. Pengawasan dari masyarakat dan dukungan terhadap KPK akan sangat berpengaruh dalam memerangi korupsi di tingkat lokal dan nasional.
➡️ Baca Juga: Penerapan Agentic Coding dalam Kerangka Kerja dan Pengembangan Kecerdasan Buatan
➡️ Baca Juga: Pengadaan Motor Listrik Badan Gizi Nasional 2026: Menilik Kontroversi dan Implikasinya
