anggaran APBD Bandung Berita Utama Disabilitas inisiatif Kesehatan Reproduksi Prima Puskesmas

Akses Puskesmas bagi Disabilitas Terhambat oleh Anggaran Kespro yang Rendah

2 3 minutes read

Di tengah upaya meningkatkan akses layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, kenyataan pahit mengenai akses puskesmas untuk penyandang disabilitas di Kota Bandung menjadi sorotan utama. Hanya satu dari 80 puskesmas yang dapat diakses dengan baik oleh individu dengan disabilitas. Hal ini diperparah dengan alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi yang terbilang minim, hanya mencapai 0,35 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

Perhatian Khusus untuk Akses Puskesmas Disabilitas

Fakta tersebut menjadi isu utama dalam forum Multi Stakeholder Forum (MSF) yang diadakan oleh Koalisi Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran (PRIMA) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung. Acara ini berlangsung di Merial Syariah Boutique Hotel pada tanggal 29 September 2026, dan berhasil menarik perhatian berbagai pihak.

Tujuan Forum

Forum yang bertema “Anggaran yang Adil untuk Puskesmas dan Layanan Kesehatan Reproduksi yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas” ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif. Sekitar 80 peserta dari berbagai kalangan hadir, termasuk perwakilan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, DPPKB, dan berbagai instansi terkait lainnya.

Dinas Kesehatan
DPPKB
Bapperida
DP3A
Perwakilan organisasi disabilitas

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, serta mitra pembangunan daerah seperti Baznas dan PT Bio Farma. Kehadiran berbagai organisasi masyarakat sipil dan profesi kesehatan menunjukkan betapa pentingnya isu akses puskesmas disabilitas ini.

Data dan Temuan yang Mencolok

Pada kesempatan tersebut, peneliti dari Perkumpulan INISIATIF, Zaenab Salma Zahira, membagikan hasil kajian mengenai anggaran kesehatan reproduksi untuk periode 2021–2025. Rata-rata alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi di Dinas Kesehatan dan DPPKB tercatat hanya sebesar Rp27 miliar, atau sekitar 0,35 persen dari total APBD Kota Bandung yang mencapai Rp7 triliun.

Anggaran yang Masih Minim

Realisasi belanja untuk periode 2023–2025 bahkan menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu Rp25,3 miliar dengan proporsi yang tidak jauh berbeda. Zaenab menegaskan bahwa angka ini sangat rendah, terutama mengingat komitmen peningkatan kualitas kesehatan reproduksi telah tercantum dalam misi dan kebijakan RPJMD Kota Bandung 2025–2029.

Alokasi anggaran kesehatan reproduksi
Kebijakan RPJMD Kota Bandung
Perda Nomor 1 Tahun 2020
Fasilitas layak bagi penyandang disabilitas
Peran pemerintah dalam penyediaan layanan

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan bahwa setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1. Namun, kenyataannya, banyak puskesmas yang belum memenuhi standar aksesibilitas tersebut.

Pentingnya Kolaborasi untuk Mewujudkan Akses Puskesmas yang Lebih Baik

Dialog yang terjadi dalam forum tersebut menyoroti betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan layanan puskesmas yang lebih inklusif. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perhatian dan layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat lainnya.

Langkah-Langkah yang Dapat Ditempuh

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses puskesmas bagi penyandang disabilitas antara lain:

Evaluasi infrastruktur puskesmas yang ada
Peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang inklusi disabilitas
Penyediaan alat dan fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas
Pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk program kesehatan reproduksi
Partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan layanan kesehatan

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan akses puskesmas bagi disabilitas dapat diperbaiki dan layanan kesehatan reproduksi menjadi lebih inklusif. Partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi layanan juga sangat penting, agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik.

Peran Masyarakat dan Media dalam Meningkatkan Kesadaran

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya akses puskesmas bagi penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan. Media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu ini.

Strategi Media untuk Edukasi

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat antara lain:

Menerbitkan artikel dan berita tentang akses kesehatan bagi penyandang disabilitas
Menampilkan cerita inspiratif mengenai penyandang disabilitas yang berhasil mengatasi tantangan akses kesehatan
Melakukan kampanye sosial untuk menarik perhatian pemerintah dan masyarakat
Berpartisipasi dalam forum dan diskusi yang membahas isu akses kesehatan
Menjalin kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas

Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, diharapkan media dapat berkontribusi dalam mendorong perbaikan akses puskesmas bagi penyandang disabilitas, serta menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya layanan kesehatan yang inklusif.

Mewujudkan Kesehatan yang Setara bagi Semua

Perhatian terhadap akses puskesmas bagi penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas, kita dapat mewujudkan layanan kesehatan yang setara dan inklusif bagi semua.

Melalui forum-forum seperti MSF, diharapkan semua pihak dapat bersatu untuk menciptakan perubahan yang nyata. Akses puskesmas disabilitas bukan hanya sebuah harapan, tetapi merupakan hak yang harus dipenuhi. Dengan komitmen yang kuat, kita dapat mengubah lanskap layanan kesehatan di Kota Bandung dan memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan.