Jakarta – Dalam upaya menanggulangi masalah korupsi di Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan Kampanye Antikorupsi 2026. Acara yang berlangsung pada hari Minggu, 16 Agustus, ini diadakan di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh lebih dari 10.500 peserta. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, termasuk aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik daerah (BUMD), organisasi masyarakat, serta elemen-elemen masyarakat Jakarta lainnya.
Kampanye Antikorupsi: Membangun Kesadaran Bersama
Kampanye yang diusung dengan tema “Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global: Jaga Jakarta, Jaga Integritas” berlokasi di Taman Dukuh Atas, yang dikenal sebagai Jakarta Creative Zone. Kegiatan ini menyajikan dua acara utama, yaitu Integrity Fun Walk dan Integrity Booth, yang bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mendorong masyarakat agar menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pemberantasan Korupsi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa kolaborasi antara Pemprov DKI dan KPK telah berjalan dengan sangat baik. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan pendampingan yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Pemprov DKI dalam setiap kegiatan pemerintahan, terutama yang memiliki risiko atau nilai strategis.
“Sejak awal, Pemprov DKI Jakarta dan KPK telah saling mendukung dengan baik. Sebagai Gubernur, saya selalu mendorong seluruh pihak di balai kota untuk senantiasa berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dari KPK dalam setiap inisiatif yang berpotensi menimbulkan masalah,” ujar Pramono.
Melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat
Kampanye antikorupsi ini melibatkan beragam unsur masyarakat, yang menunjukkan bahwa pesan anti-korupsi tidak hanya ditujukan kepada aparat pemerintahan saja. Keterlibatan BUMD, RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, serta komunitas lainnya diharapkan dapat memperluas gerakan untuk membangun budaya integritas di Jakarta.
“Kegiatan kampanye ini diikuti oleh sekitar 10.530 peserta dari kalangan ASN DKI Jakarta, yang sebagian besar berasal dari BUMD, serta dihadiri oleh perwakilan dari KPK, RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan lain-lain,” tambah Pramono.
Integrity Fun Walk: Langkah Awal Menuju Integritas
Dalam acara Integrity Fun Walk, para peserta diajak untuk menempuh rute sepanjang 2,2 kilometer di kawasan HBKB. Aktivitas ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan bahwa penerapan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang sederhana.
Menghadirkan Layanan Publik yang Memadai
Selain kegiatan berjalan kaki, masyarakat juga berkesempatan untuk mengunjungi Integrity Booth yang menyediakan informasi dan edukasi mengenai beragam kanal pengaduan resmi. Masyarakat dapat menggunakan SIPADU untuk melaporkan dugaan kecurangan, sedangkan aplikasi JAKI difasilitasi untuk mengatasi masalah pelayanan publik dan isu-isu perkotaan lainnya.
Kampanye antikorupsi ini juga diiringi dengan penyediaan berbagai layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain:
- Pelayanan perpajakan daerah
- Pemeriksaan kesehatan gratis
- Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Layanan Online Single Submission (OSS) untuk usaha mikro perseorangan
Pemberantasan Korupsi: Tanggung Jawab Bersama
Pramono menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, langkah ini dapat diambil dengan menolak praktik korupsi, berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran, serta membiasakan perilaku berintegritas dalam setiap aspek kehidupan.
“Kampanye ini mengajak seluruh ASN dan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya anti-korupsi dengan berani menolak praktik-praktik yang tidak etis, melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal resmi, serta menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami ingin agar warga juga ikut berperan dalam membangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan suatu kondisi yang aman, terkendali, dan berintegritas, baik dalam pemerintahan maupun di kalangan masyarakat,” jelas Johanis.
Kolaborasi sebagai Kunci dalam Tata Kelola Pemerintahan
Johanis menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat merupakan kunci untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Partisipasi warga diharapkan mampu memastikan bahwa pembangunan Jakarta terus berlangsung dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan dalam kampanye ini, diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi di Indonesia dan membangun budaya yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberantas korupsi dan meningkatkan integritas dalam pemerintahan.
➡️ Baca Juga: Strategi UMKM Menetapkan Harga Produk untuk Meningkatkan Daya Saing di Pasar
➡️ Baca Juga: Kemenperin Percepat Sertifikasi Halal untuk Industri Barang Gunaan Menuju 2026
