Jakarta – Dalam upaya meningkatkan daya saing petani hortikultura, pemerintah meluncurkan program pembangunan kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai bagian dari proyek HDDAP (Horticulture Development in Dryland Areas Project). Program ini dirancang untuk membangun infrastruktur dan ekosistem yang mendukung pertanian hortikultura, terutama di lahan kering, guna mendorong petani untuk naik kelas dan meningkatkan produktivitas mereka.
Pembangunan Ekosistem Agribisnis yang Terintegrasi
Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian, Freddy, menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membangun ekosistem agribisnis yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan ekonomi yang dibangun dapat memberikan manfaat langsung bagi petani hortikultura. Fokus utama adalah mengubah pola pikir petani dari sekadar produsen menjadi pengelola produk pertanian yang lebih aktif, termasuk dalam aspek pemasaran.
Transformasi Peran Petani
Freddy menjelaskan bahwa sebelumnya, peran petani hanya terbatas pada produksi. Namun, ke depan, mereka diharapkan dapat terlibat lebih dalam dalam pengelolaan dan pemasaran produk. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memberikan mereka posisi tawar yang lebih baik di pasar.
Dukungan Internasional untuk Program HDDAP
Program HDDAP ini mendapatkan dukungan dari ADB (Asian Development Bank) dan IFAD (International Fund for Agricultural Development) dengan target pengembangan seluas 10.000 hektare di 13 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan program serta memastikan keberlanjutan dalam pengembangan sektor hortikultura.
Pembentukan Klaster Pertanian
Di bawah program ini, akan dibangun sekitar 1.000 klaster yang akan melibatkan 25.000 petani, termasuk 5.000 petani perempuan yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada petani untuk mendapatkan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan dalam meningkatkan produktivitas mereka.
Meningkatkan Posisi Tawar Petani
Freddy menambahkan bahwa selama ini, posisi tawar petani hortikultura masih lemah, terutama jika mereka beroperasi secara individu. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk mendorong pembentukan kelompok atau kelembagaan agar petani dapat lebih mudah menerima bantuan dan program pemerintah yang ada.
Pentingnya Kelembagaan Ekonomi
Saat ini, terdapat Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), namun menurut Freddy, perlu dilakukan perbaikan agar kelembagaan ini berorientasi pada profit. Program pemerintah pun mensyaratkan bahwa kelembagaan petani harus memiliki usaha yang menguntungkan agar dapat berkembang dengan baik.
Mendorong Kelembagaan Naik Kelas
Pemerintah mendorong agar Poktan dapat meningkat menjadi Gapoktan dan Gapoktan menjadi KEP yang berbentuk perusahaan atau koperasi. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan petani dan mengarah pada pembentukan kelembagaan ekonomi yang lebih solid.
Manfaat Ekonomi Skala Besar
Dengan pengembangan kapasitas kelembagaan, diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar petani. Usaha pertanian yang terintegrasi dalam klaster akan memungkinkan pengelolaan multi komoditas serta integrasi antara kegiatan di lahan (on-farm) dan pasca-panen (off-farm).
Model Koperasi Hortikultura
Freddy menjelaskan bahwa KEP yang dibentuk akan memiliki satu identitas yang seragam, yakni Koperasi Hortikultura. Walaupun identitasnya seragam, komoditas yang dikelola akan berbeda-beda berdasarkan wilayah masing-masing lokasi program HDDAP di 13 kabupaten.
Target Pembentukan Koperasi
Dalam pelaksanaan program HDDAP ini, diperkirakan akan terbentuk sekitar 250 koperasi hortikultura yang dapat menjadi wadah bagi petani untuk berkolaborasi dan mengembangkan usaha secara kolektif. Dengan demikian, petani diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Dengan adanya program ini, diharapkan daya saing petani hortikultura dapat meningkat secara signifikan. Melalui penguatan kelembagaan, akses terhadap sumber daya, serta pengelolaan yang lebih profesional, petani di Indonesia akan mampu bersaing baik di pasar lokal maupun internasional. Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian.
➡️ Baca Juga: Volume Kendaraan Menuju Jakarta di GT Cikampek Utama Turun H+7 Arus Balik Lebaran 2026
➡️ Baca Juga: Jakarta Perangi Tawuran dengan Penanganan Berkelanjutan dari Pemprov DKI
