Pemerintah Kabupaten Poso, yang terletak di Sulawesi Tengah, telah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendirikan dua posko induk. Langkah ini merupakan respons terhadap prediksi yang menunjukkan peningkatan potensi kebakaran, terutama menjelang puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan September. Posko induk ini dirancang untuk menjadi pusat koordinasi dalam menangani situasi darurat yang mungkin timbul akibat karhutla.
Pendirian Posko Induk di Wilayah Rawan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Poso, Dharma Metusala, mengungkapkan bahwa dua posko induk telah ditempatkan di daerah Pamona dan Lore. “Kedua wilayah ini dikenal sebagai daerah yang paling rentan terhadap kebakaran hutan,” tuturnya. Dengan adanya posko ini, diharapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan efisien.
Memenuhi Arahan Pemerintah
Dharma menegaskan, tingginya risiko kebakaran di wilayah tersebut menjadi alasan kuat bagi Pemkab Poso untuk mendirikan posko siaga. Langkah ini tidak hanya merespons instruksi pemerintah pusat, tetapi juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, terutama di bulan-bulan kritis seperti September. “Kami ingin memastikan bahwa semua potensi kebakaran dapat terpantau dan ditangani dengan cepat,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla
Operasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi lintas sektor. Posko induk berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi yang akan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen terlibat dalam upaya penanganan karhutla dapat bekerja secara sinergis.
- BPBD Kabupaten Poso
- Pemadam Kebakaran
- TNI/Polri
- Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah
- Pemerintah Kecamatan dan Desa
Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan
Dharma juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif dari masyarakat desa yang telah membentuk posko siaga secara mandiri. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran warga akan bahaya kebakaran hutan yang dapat berdampak langsung pada kehidupan mereka. “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan ini,” ujarnya.
Menanggapi Dampak El Nino
Dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino, Pemkab Poso melaksanakan penanganan yang terintegrasi. Ini melibatkan berbagai pihak termasuk BPBD, pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya. Dengan pendekatan terpadu ini, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Peralatan dan Fasilitas Pendukung
Di posko siaga, tersedia berbagai peralatan pendukung yang diperlukan untuk penanganan kebakaran, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil tangki air, serta alat pemukul api. Meskipun jumlahnya terbatas, Pemkab Poso berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan alat-alat ini untuk efisiensi dalam penanganan karhutla.
“Kami berusaha untuk membuat setiap peralatan yang ada dapat digunakan secara optimal,” imbuh Dharma. Data dari BPBD menunjukkan bahwa dari bulan Agustus hingga September 2026, area yang terdampak kebakaran hutan mencapai 427 hektare, dengan Kecamatan Lore menjadi daerah yang paling parah terkena dampak kebakaran.
Tantangan dalam Penanganan Kebakaran
Menurut Dharma, tantangan utama dalam penanganan kebakaran hutan di Poso adalah akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. “Saat ini, penanganan masih dilakukan secara manual, dan kami belum menggunakan metode yang lebih modern dan efisien,” ungkapnya. Namun, dengan sumber daya manusia yang ada, dia tetap optimis bahwa tim yang bertugas dapat menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Peningkatan Sumber Daya Alat dan Peralatan
Pemkab Poso juga telah mengajukan permohonan untuk meningkatkan peralatan ke BPBD Sulawesi Tengah. Usulan ini mendapatkan tanggapan positif, dan Poso akan menerima sekitar 100 unit tanki semprot yang akan digunakan dalam kegiatan pemadaman karhutla. “Alat-alat ini tidak hanya akan mendukung tim gabungan, tetapi juga akan diserahkan kepada desa untuk memperkuat penanganan karhutla di tingkat lokal,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemkab Poso, diharapkan bahwa kesiapsiagaan dan respons terhadap kebakaran hutan dan lahan dapat ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif.
➡️ Baca Juga: Irfan Hakim Menggunakan Bulan Ramadan Sebagai Waktu untuk Menenangkan Hati
➡️ Baca Juga: Listrik Andal Memperkuat Kekhidmatan Malam Renungan Suci di TMP Kalibata
