BAGHDAD – Setelah lebih dari sepuluh tahun melakukan operasi di Irak, koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan penghentian misi militernya pada Rabu, 30 September. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh banyak pemimpin di Irak, meskipun beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa langkah ini dapat memperkuat faksi-faksi bersenjata yang memiliki hubungan dekat dengan Iran.
Sejarah Misi Militer di Irak
Koalisi internasional ini dikerahkan ke Irak dan Suriah pada tahun 2014 dengan tujuan untuk memerangi kelompok teroris ISIS, yang pada saat itu telah menguasai sebagian besar wilayah dan melakukan tindakan kekerasan yang brutal. Selama masa pemerintahannya, ISIS bertanggung jawab atas pembunuhan massal dan perbudakan terhadap ribuan perempuan dan anak-anak. Meskipun kelompok ini berhasil dikalahkan di Irak pada tahun 2017 dan di Suriah pada tahun 2019, pasukan koalisi tetap berada di wilayah tersebut untuk mengatasi sisa-sisa ancaman yang masih ada.
Pengakhiran Misi Koalisi
Memasuki tahun 2024, AS dan Irak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri operasi militer koalisi, yang disertai dengan penarikan bertahap pasukan dari pangkalan-pangkalan di seluruh negeri. Kehadiran pasukan AS kini hanya akan dipusatkan di wilayah otonom Kurdistan di utara Irak.
Pada hari Rabu, pengumuman resmi mengenai berakhirnya misi tersebut dikeluarkan oleh pihak AS.
Pernyataan Pentagon
“Hari ini, AS bersama mitra koalisinya secara resmi mengakhiri Operasi Inherent Resolve di Irak, sesuai dengan pernyataan bersama yang disepakati pada September 2024 dan demi kepentingan nasional AS,” ungkap Pentagon dalam pernyataannya. Mereka menekankan bahwa meskipun misi militer berakhir, dukungan berupa pelatihan dan intelijen yang tepat sasaran kepada mitra Irak akan terus berlanjut.
Peran Mitra Lokal
Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan dalam melawan ISIS tidak hanya ditentukan oleh intervensi pasukan koalisi. Pejuang Peshmerga Kurdi serta faksi-faksi Irak yang berpengaruh, termasuk kelompok-kelompok pro-Iran, juga berkontribusi secara signifikan dalam menghancurkan kekuatan ISIS, meskipun banyak dari faksi ini belum melucuti senjata mereka hingga saat ini.
Respon Pemerintah Irak
Pemerintah Irak menyambut positif penarikan pasukan koalisi, dengan harapan bahwa ini akan mengurangi alasan bagi faksi-faksi pro-Iran untuk mempertahankan persenjataan mereka. Namun, kekhawatiran tetap ada di kalangan masyarakat Irak bahwa penarikan ini dapat memperkuat posisi faksi-faksi tersebut dan membawa negara ke dalam ketegangan yang lebih besar di wilayah Timur Tengah.
Pernyataan Perdana Menteri
Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, menyatakan bahwa berakhirnya misi ini menandai dimulainya babak baru bagi Irak. Dia menyebutkan, “Fase baru telah dimulai yang ditandai oleh kedaulatan Irak, kekuatan lembaga-lembagannya, kesiapan pasukannya, kesatuan pengambilan keputusan, dan kemitraan yang seimbang dengan teman-temannya.”
Zaidi, yang mengambil alih kekuasaan dengan dukungan AS tahun ini, telah berkomitmen untuk memperkuat kontrol negara atas persenjataan dan memastikan bahwa faksi-faksi bersenjata menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah.
Tantangan dalam Melucuti Senjata
Pemerintahnya sebelumnya menetapkan 30 September sebagai batas waktu bagi faksi-faksi untuk melucuti senjata, tetapi kemudian menarik kembali tenggat waktu tersebut. Proses ini terus berlanjut, mengingat isu kepemilikan senjata telah menjadi titik perpecahan yang menantang dan diperkirakan akan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
Peran Politisi Senior
Dalam situasi ini, beberapa politisi senior terpaksa turun tangan untuk berupaya mencapai kesepakatan kompromi. Berbagai faksi telah mengajukan syarat yang tidak hanya mencakup penarikan pasukan asing, tetapi juga penghentian campur tangan politik dan ekonomi oleh AS.
Reaksi Kelompok Pro-Iran
Salah satu kelompok pro-Iran yang berpengaruh, Kataeb Hezbollah, menyatakan bahwa penarikan pasukan asing merupakan langkah awal menuju pencapaian kedaulatan penuh. Namun, mereka juga mengeluarkan ancaman terhadap pemerintahan Zaidi, menunjukkan betapa rumitnya situasi politik di Irak saat ini.
Dengan berakhirnya misi koalisi, tantangan baru muncul bagi pemerintah Irak dalam upaya menciptakan stabilitas dan keamanan. Meskipun diharapkan penarikan ini membawa kedaulatan yang lebih besar bagi Irak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketegangan antara faksi-faksi bersenjata dan pemerintah masih akan menjadi isu yang harus dihadapi di masa mendatang.
➡️ Baca Juga: Rumah Vinna Ledy Anggraheni Kena Geledah oleh KPK dalam Operasi Penegakan Hukum
➡️ Baca Juga: Latihan Gym Desember untuk Menjaga Stamina dan Energi Tubuh Selama Aktivitas Sehari-hari
