Dalam perkembangan terbaru mengenai kasus korupsi minyak mentah Pertamina, Muhamad Kerry Adrianto Riza, yang merupakan Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) serta PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN), dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada hari Senin, 30 Maret 2026. Pemeriksaan ini akan dilakukan dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Peran Kerry sebagai Saksi Mahkota
Kerry dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk dua terdakwa dalam kasus ini, yaitu Arief Sukmara yang menjabat sebagai Direktur Gas Petrochemical PT PIS, dan Indra Putra yang merupakan Direktur PT Petro Energi Nusantara dan sekaligus Business Development Manager di PT Mahameru Kencana Abadi.
Jadwal Sidang dan Penjelasan Hakim
Ketua Majelis Hakim, Adek Nurhadi, mengumumkan bahwa sidang akan ditunda hingga tanggal 30 Maret 2026, setelah periode Lebaran. Dalam keterangannya, Hakim Adek menegaskan bahwa Kerry akan memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota untuk kluster perkara yang berbeda dari terdakwa yang sedang disidangkan saat ini, menunjukkan kompleksitas kasus yang sedang dihadapi.
Diskusi Penjadwalan Sidang
Dalam sesi diskusi mengenai penjadwalan sidang, majelis hakim bersama jaksa penuntut umum (JPU) dan tim penasihat hukum membahas kehadiran lima saksi mahkota yang dianggap memiliki peran penting dalam kasus yang melibatkan Indra Putra dan Arief Sukmara. Kehadiran kesaksian dari para saksi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur kasus dan keterlibatan masing-masing pihak.
Daftar Saksi Mahkota yang Dihadirkan
Selain Muhamad Kerry Adrianto Riza, JPU juga berencana untuk memanggil empat saksi mahkota lainnya. Nama-nama tersebut adalah:
- Dimas Werhaspati, Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN)
- Gading Ramadhan Joedo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak
- Yoki Firnandi, Direktur Utama PT PIS
- Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI)
Vonis yang Diterima oleh Saksi Mahkota
Kelima saksi tersebut, termasuk Kerry, sebelumnya telah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan tata kelola minyak mentah Pertamina pada kluster mereka masing-masing. Vonis tersebut diumumkan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2026.
Muhamad Kerry Adrianto Riza dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, dengan denda sebesar Rp 1 miliar yang subsider dengan 190 hari penjara, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,9 triliun yang subsider dengan hukuman penjara tambahan selama 5 tahun. Di sisi lain, Gading Ramadhan Joedo dan Dimas Werhaspati masing-masing divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dengan subsider 190 hari penjara.
Agus Purwono menerima hukuman penjara selama 10 tahun serta denda Rp 1 miliar dengan subsider 190 hari penjara, sedangkan Yoki Firnandi dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dengan denda yang sama.
Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi
Kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero ini diyakini telah mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan bagi keuangan negara. Total kerugian yang diestimasi mencapai Rp 25.439.881.674.368,30, yang setara dengan sekitar Rp 25,4 triliun, ditambah dengan kerugian dalam bentuk dollar AS yang mencapai 2.732.816.820,63, atau sekitar 2,7 miliar dollar AS.
Pernyataan Resmi Mengenai Persidangan
Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan rincian persidangan ini disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Adek Nurhadi dalam sebuah pernyataan resmi yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026. Rincian ini menunjukkan transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan gambaran kepada publik mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penanganan kasus korupsi ini.
Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam sektor pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Dengan penetapan Kerry sebagai saksi mahkota dan kesaksian dari saksi lainnya, diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serupa di masa mendatang.
➡️ Baca Juga: Nuanu Luncurkan Ekosistem Hunian Terpadu di Bali: Strategi Baru dalam Peringkat Optimasi SEO Google
➡️ Baca Juga: Pengurus DWP Kemendagri Diminta Selalu Belajar